NEWSRBACEH I BANDA ACEH – Polemik pengembangan proyek migas raksasa di Blok South Andaman terus menjadi perhatian publik di Aceh. Di tengah munculnya berbagai pandangan terkait rencana pembangunan fasilitas pengolahan gas, masyarakat sipil mulai angkat bicara dan mendorong agar seluruh pihak duduk bersama mencari solusi terbaik yang menguntungkan sekaligus memberi manfaat maksimal bagi Aceh.
Tokoh masyarakat sipil Aceh Iskandar, menilai perdebatan yang berkembang saat ini seharusnya tidak dipahami sebagai bentuk penolakan terhadap investasi. Sebaliknya, masyarakat Aceh disebut mendukung masuknya investasi, khususnya di sektor energi selama memberikan dampak ekonomi yang bagi daerah dan masyarakat setempat.
Menurut Iskandar, persoalan utama yang berkembang bukan terletak pada keberadaan investor maupun aktivitas eksplorasi migas yang dilakukan perusahaan seperti Mubadala Energy. Yang menjadi perhatian berbagai kalangan adalah bagaimana sumber daya alam tersebut dapat memberikan efek berganda atau multiplier effect bagi perekonomian Aceh.
Ia menjelaskan, dari sudut pandang bisnis, investor tentu akan memilih skema yang paling efisien dan aman secara operasional. Salah satunya melalui pembangunan fasilitas pengolahan di laut (offshore processing facility) yang dinilai mampu menekan biaya dan risiko.
“Secara bisnis tentu investor akan mencari biaya yang lebih murah dan aman. Karena itu proses pengolahan di laut menjadi pilihan yang sangat rasional. Tetapi dari sudut pandang Aceh, kita harus melihat dampaknya terhadap masyarakat. Jika seluruh proses dilakukan di laut, maka manfaat ekonomi yang dirasakan daerah akan sangat terbatas,” ujar Iskandar kepada RRI, Rabu 3 Mei 2026.
Lebih lanjut ditambahkan, pembangunan fasilitas pengolahan di darat atau Onshore Processing Facility (OPF) berpotensi menghadirkan dampak ekonomi yang jauh lebih besar. Karena itu, Iskandar mendorong agar Pemerintah Aceh, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), SKK Migas, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), serta Mubadala Energy segera membangun komunikasi yang lebih intensif untuk menyamakan persepsi terkait arah pengembangan proyek strategis tersebut.
Dirinya juga menyinggung surat yang sebelumnya telah dikirimkan Gubernur Aceh Muzakir Manaf kepada pemerintah pusat terkait harapan agar fasilitas pengolahan gas dibangun di Aceh.
“Kalau melihat dokumen surat yang sempat beredar, surat itu sudah dikirim sejak Februari lalu. Sekarang sudah memasuki Juni, artinya sudah berjalan sekitar empat bulan. Pertanyaannya, apakah sudah ada pertemuan antara Pemerintah Aceh, Kementerian ESDM, SKK Migas, BPMA dan Mubadala? Kalau sudah, apa hasilnya? Kalau belum, apa kendalanya? Ini yang perlu diketahui publik,” katanya.
Menurut Iskandar, semakin banyak pernyataan yang muncul di ruang publik membuat pemerintah dan para pemangku kepentingan perlu segera mengambil langkah konkret agar tidak berkembang persepsi yang keliru.
“Melihat semakin banyak statemen yang muncul di media, tentunya hal ini harus segera diambil langkah konkret. Jangan sampai nanti ada opini yang digiring bahwa orang Aceh menolak investasi dan membuat investor tidak nyaman. Hal-hal seperti ini harus segera ditepis,” ujarnya.
Ia menegaskan masyarakat Aceh pada dasarnya sangat terbuka terhadap investasi yang masuk ke daerah. Apalagi Aceh, kata dia, membutuhkan investasi untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat perekonomian, dan mempercepat pembangunan.
“Masyarakat Aceh sangat welcome terhadap investasi. Yang kita harapkan adalah investasi yang saling menguntungkan dan punya dampak bagi kemajuan Aceh. Kita ingin investasi hadir, lapangan kerja terbuka, industri tumbuh, dan masyarakat juga merasakan manfaatnya,” kata Iskandar.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa Aceh memiliki pengalaman panjang dalam industri migas nasional. Keberadaan kilang gas Arun pada masa lalu pernah menjadi salah satu penopang ekonomi nasional tetapi banyak kalangan menilai manfaat yang dirasakan masyarakat Aceh belum sepenuhnya sebanding dengan besarnya sumber daya yang dihasilkan. Karena itu, pengalaman masa lalu tersebut menjadi pelajaran penting dalam menyusun arah kebijakan pengelolaan migas Aceh ke depan.
“Aceh punya modal dan pengalaman soal investasi migas dan untuk hal tersebut harus sangat hati-hati dalam masalah ini. kilang gas Arun adalah masa lalu dan saya berharap Andaman adalah masa depan Aceh yang makmur untuk kita semua,” imbuhnya.
Lebih jauh Iskandar menilai proyek South Andaman merupakan peluang strategis yang dapat mengubah wajah perekonomian Aceh apabila dikelola dengan pendekatan yang tepat serta melibatkan kepentingan masyarakat daerah secara proporsional. Ia berharap seluruh pihak dapat mengedepankan dialog dan menghindari narasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman antara investor dan masyarakat.
“Dari beberapa statemen yang saya baca, semuanya mendukung investasi dan semuanya berharap agar pihak investor mau melakukan pembangunan Onshore Processing Facility atau OPF,” katanya.
Menurutnya, keberadaan fasilitas pengolahan gas di darat dapat menjadi titik temu antara kepentingan bisnis investor dan harapan masyarakat Aceh untuk memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari pengelolaan sumber daya alam daerah.
Ia menyakini, dengan komunikasi yang terbuka serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, Iskandar optimis solusi terbaik dapat ditemukan tanpa menghambat iklim investasi maupun masa depan industri migas Aceh.
“Keberadaan fasilitas pengolahan gas di darat dapat menjadi titik temu yang harmonis antara target bisnis investor dan harapan kesejahteraan yang dicita-citakan oleh seluruh masyarakat Aceh,” pungkasnya.
