NEWSRBACEH I ACEH UTARA – Peringatan 800 tahun Kerajaan Samudera Pasai tidak hanya menjadi panggung untuk mengenang kejayaan masa lalu. Di tengah kemeriahan perayaan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Utara justru membawa isu pembangunan dan pelayanan publik ke hadapan masyarakat.
Melalui stand pameran pada peringatan HUT ke-800 Kerajaan Samudera Pasai/Aceh Utara di halaman Kantor Bupati Aceh Utara, Senin (7/9/2026), Dinas PUPR memamerkan sejumlah capaian pembangunan infrastruktur, khususnya pekerjaan pemulihan pascabencana.
Pameran itu menjadi ruang bagi masyarakat untuk melihat langsung dokumentasi pekerjaan, mulai dari pembersihan jaringan irigasi hingga pemulihan sejumlah ruas jalan dan jembatan.
Kepala Dinas PUPR Aceh Utara, Ir. Jaffar, S.T., M.S.M., mengatakan pameran tersebut sengaja dikemas sebagai sarana transparansi sekaligus edukasi kepada masyarakat mengenai progres pembangunan fisik di Aceh Utara.
“Kami menampilkan foto-foto kegiatan pemulihan pascabencana, mulai dari pembersihan jaringan irigasi hingga pemulihan jaringan jalan dan jembatan,” kata Jaffar saat ditemui di lokasi stand.
Tak hanya memajang dokumentasi pekerjaan yang telah dilakukan, PUPR juga memperlihatkan maket sejumlah jembatan yang direncanakan dibangun. Salah satunya merupakan rencana pembangunan jembatan di Kecamatan Sawang yang diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarwilayah.
Bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai proses pembangunan, stand tersebut juga menghadirkan peragaan sejumlah peralatan laboratorium konstruksi milik Dinas PUPR.
Namun, ada hal lain yang menarik perhatian dalam pameran tersebut. Dinas PUPR turut membuka informasi mengenai mekanisme penyewaan alat berat milik pemerintah daerah.
Menurut Jaffar, pengelolaan alat berat tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan aset daerah, tetapi juga menjadi salah satu bagian dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh Utara.
Ia menegaskan, proses penyewaan alat berat dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan dan tidak dilakukan secara informal.
Alurnya dimulai dari pengajuan dan pemeriksaan ketersediaan alat. Penyewa harus menentukan jenis alat, durasi penggunaan serta lokasi pekerjaan, kemudian petugas melakukan pengecekan jadwal unit.
Setelah alat tersedia, proses dilanjutkan dengan penyusunan kontrak sewa, termasuk penetapan tarif. Jaffar menyebut tarif sewa yang telah ditetapkan bersifat final dan tidak melalui proses negosiasi.
Tahap selanjutnya adalah penandatanganan kontrak dan pelunasan biaya sewa di awal. Setelah itu, alat dimobilisasi ke lokasi pekerjaan dan dilakukan inspeksi bersama untuk memastikan kondisi serta kelayakan unit sebelum digunakan.
Selama alat beroperasi, penggunaan dicatat melalui timesheet harian sesuai instruksi teknis di lapangan. Setelah pekerjaan selesai, proses ditutup dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, pengarsipan dokumen dan berakhirnya masa kontrak.
Jaffar juga menekankan bahwa penambahan atau perpanjangan masa sewa tidak bisa dilakukan secara otomatis.
“Jika terdapat perpanjangan atau penambahan masa sewa alat di lapangan, mekanisme permohonan wajib diulang kembali mulai dari alur tahap pertama,” pungkasnya.
Peringatan 800 tahun Samudera Pasai sendiri resmi dibuka oleh Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil, S.E., M.M., yang akrab disapa Ayah Wa. Upacara pembukaan turut dihadiri unsur Forkopimda, OPD, DPRK, Majelis Adat Aceh (MAA), pimpinan dayah, serta tokoh masyarakat dan adat.
Di tengah momentum mengenang delapan abad peradaban Samudera Pasai, kehadiran PUPR dengan memamerkan progres pembangunan sekaligus membuka informasi pengelolaan aset daerah menjadi pesan bahwa warisan sejarah tidak cukup hanya dirayakan.
Pembangunan infrastruktur, keterbukaan informasi dan pelayanan publik juga menjadi bagian penting dalam meneruskan perjalanan Aceh Utara menuju masa depan.
