Aceh lagi-lagi masuk headline: status siaga bencana hidrometeorologi resmi ditetapkan. Hujan deras, banjir, longsor, sampai angin kencang jadi “playlist” harian yang bikin masyarakat was-was. Tapi, kalau kita lihat lebih dalam, ini bukan sekadar pengumuman formal pemerintah. Namun, di balik status siaga ini, ada cerita tentang kesiapan, solidaritas, dan juga kritik terhadap sistem yang belum sepenuhnya kokoh.
Bayangkan Aceh sebagai sebuah panggung besar. Di satu sisi, alam memainkan peran utama dengan hujan deras yang turun tanpa kompromi. Sungai-sungai meluap, tanah yang rapuh longsor, dan angin kencang merobek atap rumah warga. Di sisi lain, manusia baik itu pemerintah, relawan, mahasiswa, masyarakat, mereka semua berusaha memainkan peran sebagai aktor yang sigap, meski kadang masih terlihat canggung.
Kalau kita bicara fakta lapangan soal status siaga bencana hidrometeorologi di Aceh, realitanya jauh dari kata ideal. Pemerintah memang sudah minta setiap kabupaten/kota mengaktifkan posko siaga 24 jam, tapi banyak yang ujung-ujungnya cuma jadi formalitas seperti ada spanduk, ada meja kursi, tapi aktivitasnya minim.
Lalu soal logistik dan alat berat, di atas kertas memang disiapkan, tapi distribusinya sering nggak merata. Daerah terpencil masih kesulitan akses bantuan, padahal mereka justru yang paling rentan. Akibatnya, masyarakat makin resah. Trauma banjir dan longsor sebelumnya belum hilang, sekarang ditambah status siaga yang bikin psikologis warga makin tegang.
Bahasa kasarnya, pemerintah terlalu sibuk bikin pengumuman, tapi lupa memastikan implementasi di lapangan benar-benar jalan. Jadi wajar kalau mahasiswa harus kritis, jangan biarkan status siaga ini cuma jadi ritual tahunan tanpa solusi nyata, begitulah pemikiran kita. Sebagai mahasiswa, kita nggak bisa cuma duduk di kantin sambil debat teori tanpa aksi nyata. Status siaga bencana ini adalah laboratorium sosial yang langsung ada di depan mata kita.
Pertama, soal literasi kebencanaan, kita jangan cuma sibuk bikin thread politik kampus, tapi coba gunakan kreativitas untuk bikin konten edukasi tentang jalur evakuasi, tips menghadapi banjir, atau cara bertahan di pengungsian. Hal-hal sederhana kayak gini bisa jadi senjata ampuh melawan panik dan hoaks.
Kedua, kritik konstruktif tentang posko siaga yang kosong itu harus kita sorot habis-habisan. Transparansi anggaran bencana juga wajib kita tuntut, karena kalau mahasiswa diam, siapa lagi yang berani bersuara lantang?.
Ketiga, solidaritas nyata, dengan turun ke lapangan bukan cuma buat demo, tapi juga buat jadi relawan. Kita bisa bantu evakuasi, distribusi logistik, atau sekadar menemani anak-anak di pengungsian biar nggak trauma. Intinya, mahasiswa harus hadir sebagai agen perubahan yang kritis, kreatif, dan berani, bukan sekadar penonton yang nyaman di zona aman.
Status siaga bencana ini jelas bukan sekadar pengumuman formal yang dibacakan di depan kamera, tapi sebuah alarm keras yang seharusnya bikin kita semua sadar. Mahasiswa nggak boleh cuma jadi penonton yang nyaman di zona aman. Kita harus hadir sebagai agen perubahan yang kritis dalam membaca situasi, kreatif dalam mencari solusi, dan berani bersuara lantang ketika pemerintah gagal menjalankan tugasnya.
Kalau kita hanya jadi generasi yang terbiasa hidup dalam ancaman tanpa usaha mengubah keadaan, maka kita sebenarnya sedang mengkhianati peran mahasiswa itu sendiri. Jadi, saat status siaga ini berbunyi, itu bukan hanya tanda bahaya dari alam, tapi juga panggilan moral buat kita untuk bergerak, menuntut, dan memastikan rakyat Aceh tidak terus-menerus jadi korban kelalaian.
Penulis: Cut Wilda Nabila Marda
Universitas Syiah Kuala
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia
