NEWSRBACEH I NAGAN RAYA — Kondisi ekologis di kawasan Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya, kian menjadi sorotan publik. Aktivitas perusahaan yang dinilai semakin masif di wilayah tersebut disebut telah memicu keresahan masyarakat karena dianggap mengancam kelestarian lingkungan dan keselamatan warga.
Trauma bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi pada akhir tahun 2025 masih membekas di tengah masyarakat Beutong Ateuh. Bencana tersebut dinilai menjadi peringatan serius mengenai rapuhnya ekosistem hutan ketika tekanan terhadap lingkungan terus meningkat tanpa pengawasan yang ketat.
Masyarakat khawatir pembukaan lahan dan aktivitas perusahaan yang dinilai tidak terkendali akan memperparah kerusakan lingkungan dan meningkatkan ancaman bencana di masa mendatang. Warga mengaku tidak ingin tragedi serupa kembali terulang akibat lemahnya pengawasan dari pihak terkait.
Selain menjadi persoalan lingkungan, kondisi ini juga memunculkan tuntutan evaluasi terhadap fungsi pengawasan lembaga legislatif, khususnya DPRK Nagan Raya dan DPRA. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi kontrol terhadap kebijakan dan aktivitas pembangunan, DPRK dan DPRA dinilai perlu memastikan seluruh aktivitas ekonomi tetap berjalan dalam koridor perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat.
Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Darys Waldani, menyampaikan sikap tegas terkait persoalan tersebut. Ia menolak segala bentuk aktivitas perusahaan yang dinilai merugikan masyarakat dan lingkungan.
“Kami menolak tegas segala bentuk aktivitas yang merugikan rakyat dan lingkungan. Pemerintah jangan tutup mata. Jangan biarkan masyarakat terus hidup dalam keresahan sementara kepentingan perusahaan dibiarkan berjalan tanpa pengawasan yang jelas,” ujar Darys Waldani.
Menurutnya, bencana yang pernah terjadi di Beutong Ateuh harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak agar tidak lagi mengabaikan keselamatan masyarakat demi kepentingan tertentu.
“Bencana di Beutong Ateuh harus menjadi peringatan bagi pemerintah dan seluruh pihak terkait. Jangan sampai kepentingan perusahaan mengorbankan keselamatan masyarakat dan kelestarian alam. Pemerintah harus hadir dan bertindak tegas sebelum semuanya terlambat,” lanjutnya.
Ia menilai persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Pemerintah Aceh, instansi lingkungan hidup, aparat penegak hukum, DPRK, DPRA, serta seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan masyarakat dan keberlangsungan lingkungan hidup.
Dalam upaya mencegah kerusakan ekologis yang lebih luas, pemerintah daerah bersama instansi terkait didorong untuk segera melakukan audit lingkungan terhadap aktivitas perusahaan yang beroperasi di kawasan Beutong Ateuh. Selain itu, transparansi perizinan dan pelibatan masyarakat dalam mekanisme pengawasan juga dinilai penting guna memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan secara terbuka dan bertanggung jawab.
Persoalan ini dinilai bukan hanya menyangkut kepentingan ekonomi perusahaan, tetapi juga menyangkut masa depan masyarakat, kelestarian alam, dan hak hidup generasi mendatang yang seharusnya dijamin oleh negara.
(Darys Waldani)
(Presiden Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh)
