NEWSRBACEH I BANDA ACEH – Atjeh Movement Institute melalui narasumbernya, Misbah Hidayat, menyoroti secara tajam kondisi pendidikan Aceh dalam forum simposium pendidikan yang berlangsung di Kampus Uin Ar-Raniry Banda Aceh pada Rabu 15 April 2026,
Ia menegaskan bahwa sistem pendidikan saat ini belum mampu menjalankan fungsi utamanya sebagai alat pembebasan sosial, melainkan masih terjebak pada pola produksi literasi dasar tanpa transformasi.
Mengacu pada kerangka Paulo Freire, Misbah menyebut pendidikan di Indonesia, khususnya Aceh, masih gagal mendorong kesadaran kritis peserta didik. “Pendidikan kita berhenti pada kemampuan dasar. Siswa tidak dibentuk untuk berpikir reflektif, tidak dilatih menyelesaikan persoalan hidupnya. Akibatnya, sekolah hanya mencetak kepatuhan, bukan kesadaran,” ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik tahun 2024 memperlihatkan paradoks tersebut. Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Aceh memang tinggi pada usia 7–12 tahun (99,42 persen) dan 13–15 tahun (97,77 persen), namun anjlok menjadi 81,55 persen pada usia 16–18 tahun. Penurunan signifikan ini menunjukkan lemahnya keberlanjutan pendidikan hingga jenjang menengah atas.
Selain itu, rata-rata lama sekolah di Aceh masih berada di angka 9,6 tahun setara tingkat SMP.
Kondisi ini, menurut Misbah, memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat belum mencapai fase pendidikan yang memungkinkan pembentukan kemampuan kritis dan produktif.
“Ini bukan sekadar angka. Ini soal kegagalan sistem mempertahankan siswa hingga mereka benar-benar siap menghadapi realitas sosialnya,” tegasnya.
Krisis tidak hanya terjadi pada akses, tetapi juga kualitas. Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 menunjukkan kemampuan literasi, matematika, dan sains Indonesia masih jauh di bawah rata-rata global. Dalam konteks Aceh, tantangan geografis dan ekonomi justru memperbesar kesenjangan tersebut.
Misbah menilai, sistem pembelajaran yang masih berorientasi hafalan memperparah situasi. “Sekolah tidak membentuk nalar kritis. Padahal tanpa itu, pendidikan tidak mungkin menjadi alat pembebasan,” katanya.
Di sisi lain, ketidaksinkronan antara pendidikan dan kebutuhan ekonomi juga menjadi persoalan serius. Tingkat pengangguran lulusan SMK dan perguruan tinggi di Aceh masih tinggi. Banyak lulusan yang tidak terserap pasar kerja, sementara sektor ekonomi daerah masih didominasi pertanian dan perikanan.
“Ini ironi. Kita memproduksi lulusan, tapi tidak menyediakan ruang hidup bagi mereka. Akhirnya, pendidikan hanya jadi jalur panjang menuju pengangguran,” ujarnya.
Fenomena ini diperparah dengan meningkatnya komodifikasi pendidikan. Meski secara formal pendidikan dasar dinyatakan gratis, biaya tidak langsung seperti transportasi, seragam, dan kebutuhan sekolah lainnya tetap membebani keluarga.
Mengacu pada laporan UNESCO, Misbah menjelaskan bahwa beban biaya personal menjadi salah satu faktor utama tingginya angka putus sekolah. “Lebih dari 70 persen anak putus sekolah karena faktor ekonomi. Ini membuktikan bahwa ‘pendidikan gratis’ masih sebatas slogan,” kritiknya.
Program beasiswa daerah pun dinilai belum menyentuh akar masalah. Dengan jumlah penerima yang terbatas dibandingkan lulusan SMA setiap tahun, beasiswa hanya bersifat bantuan individual, bukan solusi struktural untuk pemerataan akses pendidikan tinggi.
Di akhir pemaparannya, Misbah mengajukan pertanyaan mendasar tentang arah pendidikan Aceh ke depan. “Apakah pendidikan kita ingin menjadi alat mobilitas sosial, atau justru terus mereproduksi ketimpangan?” katanya.
Ia menegaskan bahwa tanpa reformasi yang menyentuh kualitas pembelajaran, akses berkelanjutan, serta keterkaitan dengan kebutuhan ekonomi daerah, pendidikan Aceh akan terus berada dalam lingkaran stagnasi.
“Jika tidak ada perubahan mendasar, pendidikan hanya akan melahirkan generasi yang terdidik secara administratif, tetapi tidak berdaya secara sosial,” tutupnya.
