NEWSRBACEH I LHOKSEUMAWE – Persetujuan Plan of Development (POD) I Lapangan Tangkulo di Blok Andaman dinilai dapat menjadi momentum penting untuk mendorong industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi Aceh.
Penilaian tersebut disampaikan Didi Supriadi, Founder Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Aceh sekaligus praktisi migas, dalam sebuah tulisan analisis dan opini yang mengulas potensi pengembangan Blok Andaman.
Menurut Didi, persetujuan POD I menandai babak baru pengelolaan sektor energi nasional setelah keberhasilan eksplorasi cadangan gas di kawasan Andaman. Ia menyebut proyek tersebut bukan hanya terkait pengembangan Lapangan Tangkulo, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi pengembangan kawasan Blok Andaman yang diproyeksikan sebagai salah satu pusat produksi gas baru di Indonesia.
Dalam tulisannya, Didi memaparkan bahwa Lapangan Tangkulo memiliki potensi Initial Gas in Place sekitar 2.008 BSCF dengan cadangan ekonomis sekitar 1.129 BSCF dan volume penjualan gas sekitar 1.084 BSCF. Produksi rata-rata diperkirakan mencapai 312 MMSCFD dengan batas keekonomian lapangan hingga tahun 2043.
Ia juga menilai polemik yang berkembang pasca-persetujuan POD I merupakan hal yang wajar mengingat pengalaman masa lalu Aceh sebagai daerah penghasil energi yang dinilai belum memperoleh manfaat ekonomi secara optimal. Namun, menurutnya, perhatian publik sebaiknya diarahkan pada strategi pemanfaatan Blok Andaman untuk mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang di Aceh.
Didi menjelaskan, penggunaan fasilitas Floating Production Storage and Offloading (FPSO) dalam proyek Lapangan Tangkulo merupakan konsekuensi teknis yang lazim diterapkan pada pengembangan lapangan gas laut dalam. Ia menyebut gas hasil produksi nantinya akan dialirkan melalui pipa bawah laut menuju Onshore Receiving Facility (ORF) Arun sebelum diproses lebih lanjut.
Lebih lanjut, ia berpandangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe perlu dijadikan pusat hilirisasi gas nasional di wilayah barat Indonesia. Menurutnya, sebagian produksi gas Blok Andaman dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri seperti metanol, amonia, petrokimia, LPG, hingga pembangkit listrik berbasis gas sehingga mampu menciptakan nilai tambah, investasi, lapangan kerja, serta memperkuat rantai pasok lokal.
Dalam analisisnya, Didi juga menekankan pentingnya kepastian regulasi, kepastian harga gas, serta iklim investasi yang kondusif agar pengembangan Blok Andaman tidak mengalami keterlambatan.
Ia menyebut komunikasi yang konstruktif antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan investor menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan proyek strategis tersebut.
Sebagai rekomendasi, Didi mengusulkan agar sebagian produksi gas Blok Andaman dialokasikan untuk kebutuhan industri domestik di KEK Arun, disertai penyusunan skema harga gas yang kompetitif, integrasi pengembangan sektor hulu dan hilir, pembentukan forum koordinasi antarlembaga, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal melalui pendidikan vokasi dan sertifikasi.
Ia menutup tulisannya dengan menyatakan bahwa keberhasilan pengembangan Blok Andaman sebaiknya tidak hanya diukur dari besarnya produksi gas, tetapi juga dari kontribusinya terhadap peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan industri, dan kesejahteraan masyarakat Aceh
