NEWSRBACEH I MEULABOH – Anggota Komisi III DPR RI, M. Nasir Djamil menerima penghargaan JAB Award kategori Tokoh Pembaharuan Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Jurnalis Aceh Barat di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Jumat (30/10/2026).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Aceh Barat, Tarmizi, sebagai bentuk apresiasi terhadap kiprah dan kontribusi Nasir Djamil dalam mendorong pembaharuan hukum di tingkat nasional.
Nasir Djamil menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya kepada Jurnalis Aceh Barat yang telah memberikan penghargaan tersebut. Menurutnya, penghargaan ini bukan sekadar bentuk pengakuan pribadi, melainkan juga menjadi pengingat bahwa perjuangan mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan masih membutuhkan komitmen dan kerja bersama.
“Penghargaan ini tentu menjadi kehormatan sekaligus amanah bagi saya. Pembaharuan hukum tidak boleh berhenti pada perubahan regulasi semata, tetapi harus mampu menghadirkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Nasir Djamil.
Politikus PKS asal Aceh tersebut menegaskan bahwa pembaharuan hukum nasional harus terus diarahkan pada penguatan supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta peningkatan integritas lembaga penegak hukum.
Menurutnya, hukum harus menjadi instrumen untuk melindungi masyarakat dan memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
“Penegakan hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum harus berdiri tegak tanpa melihat latar belakang, jabatan, maupun kekuasaan seseorang. Inilah semangat yang harus terus kita perjuangkan dalam agenda pembaharuan hukum nasional,” tambahnya.
Sebagai Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil selama ini terlibat dalam berbagai pembahasan kebijakan dan legislasi yang berkaitan dengan hukum, serta reformasi kelembagaan penegak hukum.
Ia juga menekankan pentingnya peran media dan insan pers dalam mengawal agenda pembaharuan hukum. Pers memiliki posisi strategis untuk menyampaikan informasi, mengedukasi masyarakat, sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan negara.
“Pers dan penegak hukum memiliki peran masing-masing yang sangat penting dalam demokrasi. Pers harus tetap kritis dan independen, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan penyelenggaraan negara dapat berjalan secara transparan dan akuntabel,” ungkapnya.
Nasir berharap penghargaan JAB Award ini dapat menjadi motivasi untuk terus bekerja dan memberikan kontribusi bagi kemajuan hukum di Indonesia, khususnya dalam memperjuangkan sistem hukum yang lebih transparan, berintegritas, dan berorientasi pada keadilan masyarakat.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan pers Aceh Barat atas penyelenggaraan JAB Award dan komitmennya dalam memberikan ruang apresiasi kepada tokoh-tokoh yang berkontribusi bagi pembangunan daerah maupun nasional.
