NEWSRBACEH I BIREUEN – Aksi sejumlah pengungsi yang menduduki halaman Kantor Bupati Bireuen menuai kritik dari masyarakat. Warga menilai aksi tersebut tidak lagi sepenuhnya mencerminkan kondisi darurat kemanusiaan, melainkan diduga telah bergeser menjadi gerakan yang sarat kepentingan tertentu.
Sejumlah warga pada Jumat (27/3/2026) mengungkapkan bahwa data pengungsi yang beredar terkesan tidak akurat dan cenderung dibesar-besarkan. Dari angka yang disebut mencapai puluhan orang, hasil penelusuran di lapangan menunjukkan sekitar 37 orang yang benar-benar terdampak dan mengungsi.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti adanya peserta aksi yang dinilai tidak memiliki dasar kuat untuk menuntut bantuan. Beberapa di antaranya disebut masih memiliki rumah yang layak huni, sementara lainnya diketahui tidak menetap secara tetap di desa terdampak.
Di Desa Kapa, warga menyebut terdapat individu yang telah menerima bantuan sebelumnya, namun masih turut dalam aksi untuk menuntut tambahan. Kondisi ini dinilai mencederai rasa keadilan, terutama bagi korban lain yang dinilai lebih membutuhkan.
Sorotan juga datang dari warga Desa Raya Dagang. Mereka menilai terdapat pihak yang memanfaatkan situasi banjir untuk kepentingan pribadi. Salah satu warga, Nurlinda, disebut ikut dalam tuntutan pembangunan hunian tetap (huntap), meskipun sebelumnya tidak memiliki rumah yang terdampak banjir. Warga menyebut Nurlinda selama ini tinggal dengan cara menyewa rumah, sehingga tuntutan tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Menurut warga, praktik seperti ini berpotensi merusak esensi penanganan bencana yang seharusnya difokuskan pada korban yang benar-benar terdampak.
Sementara itu, masyarakat dari desa lain yang juga terdampak banjir justru memilih menunggu proses penyaluran bantuan tanpa melakukan aksi tekanan terbuka. Mereka berharap bantuan dapat disalurkan secara adil dan tepat sasaran.
Warga juga menyoroti adanya dugaan peran pihak-pihak tertentu yang aktif mengarahkan narasi serta memobilisasi massa, sehingga aksi terus berlanjut meskipun dinilai memiliki sejumlah kejanggalan.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa isu pengungsi telah bergeser dari persoalan kemanusiaan menjadi alat tekanan untuk kepentingan tertentu.
Masyarakat berharap pemerintah dan pihak terkait dapat segera melakukan verifikasi data secara menyeluruh, agar bantuan benar-benar diberikan kepada korban yang berhak serta menghindari potensi penyalahgunaan situasi bencana.
