Search

18 November 2026

Status Tanah Wakaf Blang Padang Jadi Perhatian Pemerintah Pusat, Dudung Tegaskan Negara Hadir Berikan Kepastian Hukum

Redaksi

Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem bersama Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh) dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh mengikuti rapat koordinasi dengan pemerintah pusat di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI, Jakarta, Senin (2/11/2026).

NEWSRBACEH I JAKARTA – Persoalan status tanah wakaf Lapangan Blang Padang di Banda Aceh kembali menjadi perhatian pemerintah pusat. Dalam rapat koordinasi bersama Pemerintah Aceh di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Senin (2/11/2026), pemerintah menyatakan komitmennya untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah yang memiliki nilai sejarah bagi masyarakat Aceh tersebut.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) secara khusus meminta pemerintah pusat segera menuntaskan persoalan status tanah wakaf Blang Padang agar tidak terus berlarut-larut.

Permintaan itu disampaikan Mualem dalam rapat koordinasi yang turut dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

“Kami memohon agar pembahasan terkait Dana Otsus Aceh, persoalan tanah wakaf Blang Padang, maupun Bendera Aceh segera dituntaskan,” kata Mualem dalam keterangannya.

Menanggapi permintaan tersebut, Menko Polkam Dudung Abdurachman menegaskan pemerintah pusat berkomitmen memberikan kepastian hukum terhadap status tanah wakaf Blang Padang dengan tetap menghormati kekhususan Aceh.

Sikap pemerintah pusat tersebut menjadi perhatian karena Blang Padang bukan sekadar lapangan terbuka di pusat Kota Banda Aceh. Kawasan itu memiliki keterkaitan sejarah dengan Kesultanan Aceh, khususnya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, serta dikaitkan dengan tanah wakaf untuk kepentingan Masjid Raya Baiturrahman.

 

Prabowo Disebut Setujui Pengembalian Fungsi Wakaf

Perkembangan penting muncul setelah pertemuan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, persoalan Blang Padang kembali disampaikan sebagai salah satu aspirasi Pemerintah Aceh.

Selanjutnya, pada Jumat (6/11/2026), Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menyetujui pengembalian Blang Padang kepada fungsi semula sebagai tanah wakaf Sultan Iskandar Muda untuk Masjid Raya Baiturrahman.

Meski demikian, pengembalian tersebut masih memerlukan penyelesaian sejumlah tahapan administrasi dan hukum, termasuk pengukuran ulang lahan serta proses penetapan status wakaf melalui mekanisme hukum yang berlaku.

 

Menunggu Kepastian Hukum

Perkembangan tersebut membuka harapan bagi masyarakat Aceh terhadap penyelesaian persoalan Blang Padang yang telah menjadi perhatian publik.

Namun, komitmen dan persetujuan pemerintah belum berarti seluruh proses pengembalian status tanah telah selesai. Kepastian administrasi, legalitas, serta mekanisme pengelolaan tanah tetap menjadi tahapan penting yang harus dituntaskan.

Masyarakat kini menantikan realisasi komitmen pemerintah agar status Blang Padang benar-benar memperoleh kepastian hukum dan fungsi wakafnya dapat dihormati sebagaimana sejarah dan tujuan awalnya.

Penyelesaian persoalan ini diharapkan tidak hanya menjadi bentuk penghormatan terhadap sejarah Aceh, tetapi juga memperkuat komitmen negara dalam menjaga aset wakaf dan menghormati kekhususan Aceh.

Iklan Iklan
Iklan iklan
Iklan Hari Pahlawan
Iklan adv
Iklan Iklan
Iklan adv

Trending