NEWSRBACEH I JAKARTA – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem bersama Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh) dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh mengikuti rapat koordinasi dengan pemerintah pusat di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Pertemuan tersebut membahas tiga persoalan strategis yang hingga kini menjadi perhatian Pemerintah Aceh, yakni keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus), status tanah wakaf Blang Padang di Banda Aceh, serta penyelesaian persoalan Bendera Aceh.
Rapat koordinasi itu dipimpin Menko Polkam RI Dudung Abdurachman, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Aceh berharap ketiga persoalan itu dapat diselesaikan melalui dialog dan koordinasi yang intensif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Muzakir Manaf menilai penyelesaian ketiga isu tersebut penting agar tidak terus berlarut-larut dan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat Aceh, khususnya terkait keberlanjutan kebijakan otonomi khusus dan persoalan yang memiliki nilai historis serta kekhususan Aceh.
Dalam rapat tersebut, persoalan Dana Otsus menjadi salah satu pembahasan penting karena berkaitan dengan keberlanjutan pembangunan dan kemampuan fiskal Aceh. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh masih dalam proses pembahasan. Sejumlah substansi telah disepakati, tetapi beberapa hal masih memerlukan pembahasan lanjutan, termasuk besaran Dana Otsus, pembagian pendapatan pusat dan daerah, serta kewenangan pengelolaan sumber daya alam.
Sementara itu, persoalan Blang Padang berkaitan dengan sejarah tanah wakaf peninggalan Sultan Iskandar Muda yang diperuntukkan bagi kemakmuran dan pemeliharaan Masjid Raya Baiturrahman. Adapun persoalan Bendera Aceh masih membutuhkan penyelesaian melalui pembahasan antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat dengan mempertimbangkan aspek hukum serta kekhususan Aceh.
Perkembangan: Mualem Bertemu Prabowo
Upaya mendorong penyelesaian ketiga persoalan tersebut berlanjut pada Rabu (4/11/2026), ketika Muzakir Manaf bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta.
Dalam pertemuan itu, Mualem kembali menyampaikan aspirasi terkait keberlanjutan Dana Otsus, penyelesaian persoalan Bendera Aceh, dan kepastian status tanah wakaf Blang Padang. Sejumlah agenda lainnya juga dibahas, termasuk pembentukan Dana Abadi Aceh dan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.
Dua hari kemudian, tepatnya 6 November 2026, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menyetujui pengembalian tanah Blang Padang kepada fungsi semula sebagai tanah wakaf Sultan Iskandar Muda untuk Masjid Raya Baiturrahman.
Namun, proses administrasi dan hukumnya masih harus diselesaikan, termasuk pengukuran ulang lahan, penetapan status wakaf oleh Mahkamah Syar’iyah Aceh, serta pencabutan keputusan terkait status barang milik negara. Pemerintah juga telah menyepakati penyediaan lahan pengganti bagi Kementerian Pertahanan melalui APBN.
Perkembangan tersebut menunjukkan adanya komunikasi antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat dalam mencari jalan keluar atas sejumlah persoalan strategis daerah.
Meski demikian, masyarakat Aceh masih menantikan tindak lanjut konkret, terutama terkait kepastian keberlanjutan Dana Otsus dan penyelesaian persoalan Bendera Aceh.
Pemerintah Aceh berharap dialog yang telah dibangun dapat menghasilkan keputusan yang memberikan kepastian hukum, menghormati kekhususan Aceh, serta berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.







