NEWSRBACEH I BANDA ACEH – Menyikapi wacana investasi megaproyek senilai Rp200 triliun yang mencakup sektor pertambangan, pelabuhan, bandara, hingga pabrik di Kabupaten Nagan Raya, Ikatan Pelajar Mahasiswa Nagan Raya (IPELMASRA) angkat bicara.

‎Melalui Sekretaris Kabinetnya, Nauval Ardiansyah, IPELMASRA menyampaikan catatan kritis sekaligus poin-poin tuntutan yang ditujukan langsung kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan Pemerintah Aceh.

‎Sebagai mahasiswa Ilmu Ekonomi UIN Ar-Raniry, Nauval menegaskan bahwa kemajuan sebuah daerah ditentukan oleh tiga pilar utama: perekonomian yang kuat, diplomasi/konektivitas yang baik, serta kualitas ilmu pengetahuan (SDM). Investasi raksasa ini dinilai menyentuh ketiga pilar tersebut, namun realisasinya harus dikawal agar tidak menjadi sekadar “menara gading” pembangunan.

‎”Masyarakat Nagan Raya tidak pernah anti-pembangunan dan tidak pernah menolak kesejahteraan. Namun yang kami pertanyakan adalah: apakah investasi Rp200 triliun ini benar-benar membawa manfaat nyata bagi rakyat, atau hanya menjadi nomenklatur baru pembangunan yang terdengar megah di atas kertas tetapi manfaatnya tidak pernah dirasakan masyarakat?” ujar Nauval Ardiansyah dalam keterangan tertulisnya, [Minggu/07-06-2026].

‎Belajar dari Morowali dan Kritik terhadap Perputaran Uang Ilegal

‎Dalam keterangannya, Nauval membandingkan potensi industrialisasi Nagan Raya dengan daerah yang telah lebih dulu maju karena investasi besar, seperti Morowali. Belajar dari sana, multiplier efek yang diharapkan masyarakat bukanlah sekadar angka keuntungan perusahaan, melainkan hidupnya ekonomi akar rumput seperti warung yang ramai, rumah kontrakan yang penuh, bengkel, hingga serapan tenaga kerja lokal.

‎Di sisi lain, IPELMASRA juga melayangkan kritik keras terhadap maraknya aktivitas ekonomi ilegal di Nagan Raya selama ini yang tidak memberikan kontribusi nyata bagi daerah.

‎”Selama ini kita melihat aktivitas ekonomi ilegal berputar dengan nilai fantastis. Bayangkan jika satu alat berat harus menyetor Rp30 juta kepada oknum tertentu, dan ada 1.000 unit yang beroperasi, ada Rp30 miliar uang yang mengalir. Pertanyaannya sederhana: apakah uang itu berubah menjadi jalan? Menjadi lampu penerangan? Menjadi beasiswa atau fasilitas kesehatan? Ataukah hanya berhenti di kantong segelintir pihak? Kita tidak ingin investasi resmi Rp200 triliun ini mengulangi pola yang sama,” tegas Nauval.

‎6 Poin Aspirasi dan Tuntutan Resmi IPELMASRA‎

‎Guna memastikan investasi ini berpihak pada kemakmuran rakyat, IPELMASRA menyatakan sikap dan menuntut Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk menjamin 6 poin berikut:

1. ‎Prioritas Tenaga Kerja Lokal: Putra-putri Nagan Raya wajib menjadi tenaga kerja utama, disertai transfer keterampilan dan teknologi, bukan sekadar menjadi penonton di daerah sendiri.
2. ‎Keterlibatan UMKM Lokal: Pelaku usaha dan UMKM daerah harus dilibatkan secara aktif dalam rantai pasok (supply chain) ekonomi investasi ini.
3. ‎Peningkatan Kualitas SDM: Mendesak investor dan pemda untuk menyediakan program pelatihan sertifikasi serta beasiswa pendidikan bagi generasi muda Nagan Raya.
4. ‎Transparansi Total: Menuntut keterbukaan informasi publik terkait seluruh proses, perizinan, dan dokumen hukum investasi dari hulu ke hilir.
5. ‎Perlindungan Lingkungan Harga Mati: Aspek kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana harus menjadi syarat mutlak yang tidak dapat ditawar demi masa depan ekologi Nagan Raya.
6. ‎Alokasi untuk Sektor Publik: Memastikan dana bagi hasil dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bermanifestasi konkrit pada pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan mutu pendidikan.

‎

‎Penutup dan Penegasan Sikap

‎IPELMASRA menyatakan posisinya berada di tengah sebagai pengawas yang objektif. Mahasiswa tidak datang sebagai pendukung buta, pun tidak datang sebagai penolak tanpa dasar, melainkan datang untuk menuntut kepastian.

‎”Kami tidak meminta Nagan Raya meniru daerah lain secara utuh. Kami hanya meminta agar Nagan Raya belajar dari keberhasilan mereka dan menghindari kesalahan mereka. Loyalitas IPELMASRA bukan kepada investor, loyalitas kami bukan kepada pemerintah, tapi loyalitas kami sepenuhnya untuk masyarakat Nagan Raya. Jika investasi ini hanya menjadi bahan pidato yang indah tanpa manfaat riil bagi rakyat, kami akan menjadi pihak pertama yang maju untuk mengingatkan, mengawal, dan mengkritiknya,” tutup Nauval.