NEWSRBACEH I BANDA ACEH – Forum Koordinator PPPK Aceh mendesak Pemerintah Aceh dan DPRA memberikan kejelasan terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk PPPK pada tahun anggaran 2026. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa TPP PPPK berpotensi tidak diakomodasi dalam pembahasan anggaran tahun depan.

Dalam rilis resminya, forum menyampaikan bahwa ketidakpastian ini menimbulkan keresahan di kalangan tenaga PPPK, terutama karena perjuangan serupa telah berulang setiap tahun tanpa kepastian yang jelas.

“Kami mendapatkan informasi bahwa TPP PPPK 2026 kembali tidak memiliki porsi anggaran. Ini tentu sangat mengecewakan mengingat peran PPPK sebagai bagian dari ASN seharusnya mendapatkan hak yang sama,” tulis forum dalam keterangan tertulis, Jumat, 14 November 2025.

Forum menilai dinamika antara eksekutif dan legislatif dalam proses politik anggaran tidak seharusnya menjadikan PPPK sebagai pihak yang terdampak. Mereka menegaskan perlunya penjelasan resmi agar tidak ada lagi spekulasi dan perdebatan di lapangan.

Selain itu, forum mengakui bahwa tim advokasi yang selama ini aktif melakukan komunikasi lintas lembaga mulai mengalami kelelahan, sehingga arah perjuangan selanjutnya diserahkan kembali kepada seluruh koordinator PPPK di masing-masing SKPA.

“Kami meminta masukan dari para koordinator SKPA untuk menentukan langkah terbaik. Perjuangan ini harus tetap solid, terukur, dan tidak keluar dari koridor hukum,” lanjut forum tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Aceh maupun DPRA belum memberikan keterangan resmi mengenai status TPP PPPK dalam penyusunan anggaran 2026. Forum berharap klarifikasi segera diberikan agar tidak terjadi kebingungan di lingkungan PPPK Aceh.