NEWSRBACEH I LHOKSEUMAWE – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Malikussaleh (Unimal) menyampaikan kritik keras terhadap kondisi jalan rusak dan minimnya penerangan jalan umum (PJU) di wilayah Lhokseumawe dan Aceh Utara, terutama di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun.
Ketua BEM Unimal, Muhammad Ilal Sinaga, menilai bahwa kondisi tersebut sudah masuk tahap darurat karena dalam dua bulan terakhir, dua mahasiswa Unimal meninggal dunia akibat kecelakaan yang diduga disebabkan oleh jalan rusak dan minimnya penerangan jalan.
“Kami sudah kehilangan dua kawan-kawan mahasiswa hanya dalam dua bulan. Ini bukan lagi masalah infrastruktur, tapi soal nyawa. Jangan tunggu ada korban ketiga ataupun viral baru pemerintah mau bergerak,” tegasnya.
Menurutnya, banyak ruas jalan nasional Medan-Banda Aceh yang rusak parah, berlubang, dan tanpa penerangan yang layak. Ia menilai hal ini sebagai bentuk kelalaian pemerintah daerah, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah I Aceh yang seolah bersikap biasa saja.
“Pemerintah daerah dan BPJN Wilayah I Aceh harus segera turun tangan memperbaiki jalan yang rusak. Jangan biarkan jalan menuju kawasan pendidikan dan industri menjadi jalur maut bagi mahasiswa dan masyarakat,” ujarnya.
Selain mendesak pemerintah, BEM Unimal juga menuntut perusahaan di sekitar KEK Arun untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya (CSR) dengan membantu perbaikan infrastruktur dan pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU) di area ring 1 perusahaan.
“Kalau perusahaan mampu menyalakan mesin besar untuk produksi, seharusnya mereka juga mampu menyalakan lampu untuk masyarakat sekitar. Jangan hanya menerangi pagar pabrik, terangi juga jalan tempat warga melintas setiap malam,” tambah Ilal Sinaga dengan nada tegas.
BEM Unimal menegaskan akan terus mengawal isu ini dan tidak akan tinggal diam apabila tidak ada tindakan nyata dari pemerintah maupun pihak perusahaan.
“Dua nyawa mahasiswa sudah melayang karena kelalaian. Kami tidak akan berhenti bersuara sampai ada langkah konkret untuk memperbaiki jalan dan penerangan. Keselamatan rakyat tidak boleh ditukar dengan alasan anggaran,” tutupnya.
