NEWSRBACEH | LHOKSEUMAWE – Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Lhokseumawe – Aceh sangat menyayangkan atas respon pemerintah pusat terhadap status banjir bandang Aceh, Sumut dan Sumbar belum di tetapkan sebagai Bencana Nasional.
Padahal kondisi di lapangan menunjukkan bahwa korban jiwa semakin bertambah, kerugian material juga sudah sangat masif terutama di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, perdagangan, peternakan atau hewan peliharaan, kendaraan, dan sektor perekonomian lainnya.
Selain itu, banyak wilayah yang terisolosir baik di tingkat desa maupun kecamatan.
Jalan dan jembatan di lintas nasional banyak yang putus sehingga tidak bisa dilakukan mobilisasi dan distribusi barang dan kebutuhan pokok lainnya melalui jalur darat.
Layanan listrik dan komunikasi tidak aktif sudah beberapa hari di sebagian besar wilayah Aceh. Sampai saat ini masih parah.
Ketua KNPI Kota Lhokseumawe, M Ajuar, menyesalkan terhadap pemerintah pusat yang sampai hari belum juga menetapkan Aceh, Sumut, dan Sumbar dalam bencana nasional.
“Kondisi Aceh saat ini parah setelah hujan dan banjir disertakan kerusakan infrastruktur jalan raya dan jembatan di beberapa daerah sehingga akses trasportasi dan lainnya sangat berpengaruh terhadap mobilisasi kebutuhan dan evakuasi” ujar Muhammad Ajuar, Sabtu (29/11/2025).
Ajuar mengatakan, ribuan warga kehilangan tempat tinggal dan terpaksa harus mengungsi dengan berbagai keterbatasan fasilitas dan belum lagi korban yang terbawa arus sampai meninggal dunia.
“Hal ini seharusnya menjadi bencana nasional agar percepatan penanganan terstruktur labih baik dan cepat,” sambungnya.
Ditambahkan Ajuar, dengan parahnya kondisi bencana alam di Aceh, Sumut dan Sumbar pemerintah pusat belum menetapkan status sebagai bencana nasional oleh presiden dengan tetap melakukan monitoring secara menyeluruh, namun bantuan logistik sudah dikirim ke sumatera melalui helikopter milik TNI.
“Kami mendesak pemerintah pusat agar menetapkan darurat bencana Aceh, Sumut dan Sumbar sebagai Bencana Nasional, kami ini juga bagian dari Indonesia,” tegasnya.
Lanjutnya, skala bencana dan korban terdampak di tambah lagi akses trasportasi dan komunikasi lumpuh total belum diakui sebagai Bencana Nasional, apa sumatera ini bukan bagian dari Indonesia?.
“Apa Indonesia hanya terluar dari sumatera atau daerah lainnya, kita semua masih bagian dari Indonesia raya, pemerintah jangan takut mengeluarkan anggaran untuk penanganan bencana ini,” tegasnya.
Ajuar, menilai Indikator status tersebut sudah seharusnya di umumkan kepada publik mulai hari ini karena langkah ini sangat diperlukan untuk daerah yang sangat parah dan memprihatinkan dalam penanganan korban dan disribusi logistik.
“Sampai saat ini kondisi berbagai daerah masih sangat parah dan jumlah korban semakin bertambah, jaringan listrik padam dan jaringan internet terputus kita sangat mengkhawatirkan keselamatan rakyat,” tutupnya.(*)
