NEWSRBACEH I BANDA ACEH – Aceh memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi ekonomi yang besar. Namun, potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu menciptakan nilai tambah dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (PEMA), Faisal Ilyas, menilai tantangan terbesar pembangunan ekonomi Aceh bukan terletak pada keterbatasan sumber daya, melainkan bagaimana mengolah kekayaan tersebut menjadi produktivitas, industri, dan lapangan kerja.
“ Aceh terlalu kaya untuk mengatakan bahwa kita kekurangan potensi. Persoalan kita adalah bagaimana mengubah potensi menjadi nilai tambah,” kata Faisal dalam Seminar Aceh Economic Development Forum (AEDF) 2026 bertajuk Accelerating Investment and New Industrial Era in Aceh di Banda Aceh, Selasa (6/10/2026).
Menurut Faisal, selama ini Aceh memiliki sejumlah sektor unggulan, mulai dari migas dan energi, agroindustri, perdagangan, pariwisata, hingga kelautan dan perikanan. Namun, pengembangan sektor tersebut masih menghadapi tantangan, terutama dalam hilirisasi, konektivitas, efisiensi logistik, realisasi investasi, serta penguatan ekosistem usaha.
Ia menegaskan, Aceh tidak boleh terus bergantung pada penjualan komoditas mentah. Daerah ini harus mulai membangun industri pengolahan agar manfaat ekonomi dari kekayaan alam dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Faisal mencontohkan, Aceh tidak cukup hanya dikenal sebagai penghasil kopi, tetapi harus mampu membangun industri kopi. Begitu pula sektor perikanan yang perlu dikembangkan melalui rantai produksi dan pengolahan, sehingga menghasilkan nilai ekonomi lebih tinggi.
“Aceh tidak boleh hanya menjadi tempat mengambil bahan baku. Aceh harus menjadi tempat di mana nilai tambah itu diciptakan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa perubahan industri dan teknologi global harus menjadi momentum bagi Aceh untuk memperkuat daya saing. Kekayaan alam, posisi geografis, dan sumber daya manusia harus dikelola menjadi kekuatan ekonomi yang produktif.
Dalam upaya tersebut, Faisal menyebut PT PEMA memiliki peran strategis sebagai instrumen ekonomi daerah yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan perusahaan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan Aceh.
Selama lebih dari tujuh tahun perjalanan perusahaan, PT PEMA telah menyetorkan dividen kepada Pemerintah Aceh dengan total sekitar Rp128,11 miliar hingga periode terakhir.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti bahwa badan usaha milik daerah harus mampu bekerja secara profesional, menerapkan tata kelola yang baik, dan memberikan manfaat nyata bagi daerah.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kontribusi tersebut bukanlah tujuan akhir. PT PEMA masih perlu memperkuat bisnis, menarik investasi, mengembangkan aset daerah, serta membangun kemitraan yang mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian masyarakat.
Faisal berharap AEDF 2026 tidak sekadar menghasilkan diskusi dan rekomendasi, tetapi melahirkan langkah konkret dalam menentukan sektor prioritas, menarik investasi, memperbaiki kebijakan, dan memperkuat infrastruktur pendukung industri.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, investor, akademisi, dan masyarakat dalam mempercepat transformasi ekonomi Aceh.
“Kolaborasi bukan lagi pilihan. Kolaborasi adalah kebutuhan. Tidak mungkin Pemerintah Aceh bekerja sendiri, tidak mungkin PT PEMA bekerja sendiri, dan tidak mungkin masyarakat hanya menjadi penonton,” katanya.
Faisal menegaskan, era industri baru seharusnya menjadi peluang bagi Aceh untuk membuka babak baru pembangunan ekonomi, sehingga kekayaan daerah tidak hanya menjadi komoditas yang dijual, tetapi mampu menciptakan industri, lapangan kerja, dan kesejahteraan bagi masyarakat.
