FKM Dukung Transparansi Penempatan Pejabat di Lhokseumawe: "Berdasarkan Kompetensi, Bukan Koalisi

Ketua FKM, Khalid Ashim

 Newsrbaceh.com I Lhokseumawe – Forum Kolaborasi Masyarakat (FKM) Lhokseumawe menyatakan dukungannya terhadap komitmen Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H., dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan. Hal itu di sampaikan dalam rilis kepada newsrbaceh.com, Selasa 22 April 2025.

 

Salah satu fokus utama FKM adalah mendorong agar penempatan pejabat eselon II dan III benar-benar dilakukan berdasarkan kompetensi, bukan karena faktor kedekatan atau koalisi politik.

 

Ketua FKM, Khalid Ashim, mengapresiasi langkah Wali Kota Sayuti sebagai bentuk upaya membangun birokrasi profesional dan bersih di Kota Lhokseumawe. Namun, ia mengingatkan bahwa proses pengisian jabatan harus mengedepankan seleksi yang terbuka dan objektif.

 

“Ini momentum penting bagi Kota Lhokseumawe. Kami mendukung sepenuhnya kebijakan Pak Wali yang ingin menempatkan orang-orang terbaik. Tapi jangan sampai muncul persepsi bahwa jabatan hanya untuk segelintir orang, kelompok tertentu, atau kerabat dekat,” ujar Khalid.

 

FKM menilai, penempatan pejabat strategis harus melibatkan individu yang memiliki integritas tinggi, pengalaman mumpuni, dan kemampuan menerjemahkan visi-misi Wali Kota untuk kepentingan pelayanan publik.

 

“Kami percaya, hanya dengan sumber daya manusia yang tepat, program-program prioritas pemerintah bisa diwujudkan. Masyarakat sudah lelah dengan janji. Kini saatnya bukti,” tegas Khalid.

 

FKM juga mengkritisi praktik “asal bapak senang” (ABS) dalam birokrasi. Menurut mereka, pejabat harus turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi nyata masyarakat, bukan hanya mengandalkan laporan yang belum tentu akurat.

 

“Bekerjalah cepat dan nyata, sesuai slogan ‘Keureuja Bagah’. Jangan hanya sibuk membuat laporan indah di atas kertas, tapi fakta di lapangan justru berbanding terbalik,” tambah Khalid.

 

Lebih lanjut, FKM menegaskan bahwa jabatan publik bukanlah komoditas yang bisa diperjualbelikan. Mereka menyerukan agar segala bentuk suap, lobi politik, dan pengaruh kekeluargaan dalam proses penempatan jabatan dihentikan sepenuhnya.

 

Sebagai bagian dari masyarakat sipil, FKM berkomitmen mengawal proses reformasi birokrasi di Lhokseumawe secara berkelanjutan. Mereka juga membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah, masyarakat, dan lembaga lainnya demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

 

“Lhokseumawe ini milik semua warga, bukan milik segelintir orang. Kami akan terus menyuarakan harapan agar kota ini dipimpin dan dikelola oleh orang-orang terbaik,” tutup Khalid.