Sofyan: Netralitas Penyelenggara dan Aparatur Negara Jadi Sorotan Jelang Pilkada 2024

Ketua Rumah Kita Bersama (RKB) Kota Lhokseumawe

Newsrbaceh.com | Lhokseumawe – Rumah Kita Bersama (RKB) Kota Lhokseumawe menyoroti pentingnya netralitas penyelenggara pemilu dan aparatur negara dalam menghadapi Pilkada serentak 2024. 

Dalam Konferensi Pers yang digelar Rabu (20/11/2024) di sekretariat RKB Lhokseumawe, isu pengawalan suara dan potensi kecurangan juga menjadi perhatian utama.

Ketua RKB Lhokseumawe Sofyan mengatakan pentingnya Netralitas Penyelenggara Pemilu sebagimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) seperti Nomor 1, 11, dan 13 Tahun 2012 menegaskan bahwa netralitas adalah pilar utama penyelenggaraan pemilu. 

Namun, catatan buruk dari pemilu sebelumnya, seperti kecurangan yang terungkap dalam penghitungan ulang formulir C1 di Pidie pada Pemilu 2024, menunjukkan tantangan besar masih ada.

"Modus seperti penyalahgunaan undangan mencoblos oleh KPPS, termasuk pembagian undangan kepada warga yang sudah meninggal atau pindah, menjadi potensi kecurangan yang harus diantisipasi," ujar Sofyan. 

Sofyan menegaskan, hal ini tidak boleh terulang pada Pilkada 2024, mengingat dampaknya dapat memicu konflik di tengah masyarakat.

Selain itu, Sofyan juga membahas Netralitas Aparatur Negara dimana pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara melarang aparatur negara dari presiden hingga perangkat desa terlibat dalam mendukung pasangan calon tertentu. Namun, praktik seperti politisasi anggaran atau rotasi jabatan untuk kepentingan politik masih menjadi ancaman.

"Beberapa bulan lalu, Panglima TNI dan anggota DPR RI Samsul Bahri menyoroti Aceh sebagai wilayah rawan dalam Pilkada 2024. Kami meminta Polri meningkatkan pengamanan untuk mencegah konflik," tegas ketua RKB Sofyan.

Pengawalan Suara

Menyikapi potensi kecurangan, tim relawan pasangan calon gubernur Bustami Hamzah dan Fadhil Rahmi di Lhokseumawe berkomitmen mengawal suara. Utlntun itu Sebanyak 2.630 relawan disiapkan untuk mengawasi 263 TPS di empat kecamatan.

"Pengalaman pemilu pasca-perdamaian RI-GAM menunjukkan potensi kecurangan selalu ada. Kami ingin memastikan suara masyarakat yang mendukung pasangan ini tidak disalahgunakan," ujar Sofyan dan Tim..

RKB dan elemen masyarakat lainnya berharap penyelenggaraan Pilkada 2024 dapat berjalan netral, jujur, dan damai, demi terwujudnya demokrasi yang berkeadilan.