Aksi Damai Jelang Hari Nelayan Nasional, Masyarakat Sipil Team 9 di Aceh: Desakan Ratifikasi Konvensi ILO K-188

Aksi Damai Jelang Hari Nelayan Nasional, Tim Masyarakat Sipil 9 di Aceh: Desakan Ratifikasi Konvensi ILO K-188

Newsrbaceh.com | Banda Aceh - Masyarakat sipil Aceh yang tergabung dalam Tim Koalisi 9 menggelar aksi damai di depan kantor Gubernur Aceh pada Rabu (3/4/2024) pagi, sebagai bagian dari upaya mendesak pemerintah Aceh untuk mendukung Pemerintah Pusat dalam meratifikasi Konvensi ILO K-188.

Direktur Sumatera Environmental Initiative, Masykur Agustiar, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan langkah konkret untuk menegaskan pentingnya perlindungan bagi pekerja di sektor penangkapan ikan. Konvensi ILO K-188 memberikan standar kerja layak, termasuk upah dan jaminan sosial bagi para pekerja di atas kapal perikanan.

Aksi damai tersebut dilakukan dengan membentangkan poster-poster yang memuat pesan-pesan penting, seperti "Lindungi Pelaut Perikanan Indonesia" dan "Segera Ratifikasi Konvensi ILO K-188!" Aksi ini berlangsung selama 1 jam di depan Gedung Kantor Gubernur Aceh.

Tak hanya di Aceh, aksi serupa juga dilakukan di Jakarta dan Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, menjelang Hari Nelayan Nasional pada 6 April mendatang. Tim Koalisi 9, yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil, menekankan pentingnya perlindungan bagi nelayan, baik lokal maupun migran.

Perwakilan Sekretariat Nasional Tim 9, Crisna Akbar dari Greenpeace Indonesia, menyoroti masih adanya masalah seperti Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yang menjadi tantangan serius. Dia juga mengingatkan akan pentingnya penegakan hukum yang komprehensif untuk mencegah kapal ilegal yang merugikan nelayan lokal.

Mantan Awak Kapal Perikanan Migran, Ikbal Wardana, turut mengungkapkan pengalaman pahit terkait eksploitasi dan ketidakadilan yang dialami para pekerja kapal perikanan. Dia berharap agar pemerintah hadir dengan komitmen yang kuat untuk melindungi para pekerja di sektor ini.

Aksi damai ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan perlindungan bagi pekerja di sektor penangkapan ikan, serta mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi Konvensi ILO K-188.