Tokoh Pemuda Pasee Ali Quba bersama Pj Bupati Aceh Utara Azwardi AP, M.Si |
Newsrbaceh.com | LHOKSUKON - Kami mendukung kinerja penuh atas dalam masa pengoperasian sebagai Pj Bupati Aceh Utara Azwardi AP M.Si yang masih relatif singkat, telah melakukan percepatan pembangunan melalui proses pengadaan paket pengerjaan pada awal tahun sesuai instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Hal ini disampaikan oleh Ali Quba Tokoh pemuda pasee dalam keterangan yang diterima media newsrbaceh.com, Selasa 28 Maret 2023.
Menurut Ali Quba Pj Bupati Aceh Utara sudah menjalankan operasi sesuai dengan undang – undang yang berlaku.
“Kami yakin Pj Bupati Aceh Utara dapat melakukan tugasnya untuk kemajuan Aceh Utara. Aceh Utara ini sangat luas wilayahnya dan juga menyimpan banyak sekali Pekerjaan Rumah yang harus kami kerjakan bersama-sama. Untuk membangun Aceh Utara sendiri tidak bisa hanya seorang Pj Bupati yang melakukannya. Dan ini juga membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat Aceh Utara dan juga Stakeholder yang berada di Pemerintahan Aceh Utara baik itu di Legislatif maupun Eksekutif” Ujar Ali Quba.
Dikatakannya, Dan saat ini Pj Bupati aceh Utara sedang membangun komunikasi untuk mencari solusi terkait dengan irigasi pembangunan yang terlantar di krung pase.
"Masyarakat Aceh utara mari sama-sama kita dukung keberlangsungan kinerja Pj Bupati Aceh Utara Dalam membangun aceh utara,"
"Dan dalam waktu dekat hasil komunikasi Pj bupati Aceh Utara dengan H. Anwar Idris Anggota DPR RI komisi 7 akan membagikan mesin pompa air sebanyak 350 unit untuk para petani di aceh utara," ujar Ali Quba.
Seperti diketahui Proses pengadaan paket pekerjaan sudah dilaksanakan sebelum batas waktu 31 Maret 2023. Ini dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan,” kata Pj Bupati Aceh Utara, Azwardi melalui Kabag Humas-nya, Muslem Araly, S.Sos melalui rilis yang diterima pada Kamis, 23 Maret 2023. l lalu.
Menurut Muslem, dari total sekitar 86 paket pengerjaan yang ditender pada 2023 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), dan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK), sudah 25 paket yang diumumkan pemenangnya.
“Proses tender dan pengumuman pemenang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,” kata Kabag Humas Setdakab Aceh Utara.
Pada Dinas PUPR yang merupakan dinas yang mengelola anggaran terbesar terdapat 24 paket dan sudah 15 paket yang diumumkan pemenangnya di masa Kadis PUPR Edi Anwar, ST.
Dari 15 paket tersebut, hanya satu perusahaan yang berasal dari Banda Aceh, sementara empat perusahaan dari Lhokseumawe, sedangkan 10 dari 15 perusahaan (66,67 %) berasal dari Aceh Utara yang terdistribusi merata dari Kecamatan Seunuddon, Baktiya, Lhoksukon, Syamtalira Aron, hingga Kecamatan Sawang.
Menurut Muslem Araly, prosedur tender dapat dipantau langsung oleh siapa saja tanpa harus menggunakan password melalui laman www.lpse.acehutara.go.id.
“Jadi seluruh masyarakat Aceh Utara memiliki hak akses yang sama ke sistem informasi tender di Aceh Utara dan ini mewujudkan transparansi atau menyelubungi informasi publik,” katanya.
Lebih lanjut Muslem mengatakan, tender di Kabupaten Aceh Utara tidak diatur dengan Peraturan Bupati (Perbup) tetapi dengan Peraturan Presiden (Perpres) melalui aplikasi yang dibuat LKPP sebagai lembaga setingkat menteri, sehingga bisa diikuti bukan hanya oleh rekanan lokal di Aceh Utara, Provinsi Aceh, bahkan seluruh peserta dari seluruh provinsi.
Sebaliknya, lanjut Muslem, jika ada rekanan lokal yang ingin mengikuti tender, dapat juga mengikuti tender di luar Aceh Utara. Bahkan, katanya, tidak sedikit pengusaha lokal yang saat ini go-nasional dan mendapat pekerjaan di luar Aceh Utara.
“Bagi yang mau memantau dapat melihat dan langsung klik di www.lpse.acehutara.go.id atau lpse kabupaten dan provinsi lainnya,” tulis Kabag Humas Setdakab Aceh Utara dalam keterangan tertulisnya.