Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh menggelar aksi massa di gedung Kementerian Pembangunan Umum dan Pembangunan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia |
Newsrbaceh.com | JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh menggelar aksi massa di gedung Kementerian Pembangunan Umum dan Pembangunan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia terkait polemik proyek bendungan krueng pasee yang mangkrak. Selasa, (21/03/2023).
Ketua BEM FH Unimal, Aris Munandar, aksi massa juga menuntut Kementerian PUPR RI untuk menyelesaikan sejumlah proyek yang sudah larut-larut tidak selesai, seperti pembangunan proyek bendung irigasi Krueng Pase dan waduk keureuto.” Ujarnya
"Ada sejumlah tuntutan yang diajukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Pertama, BEM Fh Unimal meminta Kementerian PUPR Harus Mengevaluasi Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 Aceh. Karna tidak becus menjalankan tugas nya."
“Kedua, kami meminta kepada Kementerian PUPR RI untuk menyelesaikan Proyek Bendungan irigasi Krueng Pase dan Proyek Waduk Keureuto Aceh Utara, karena dua PSN tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat Aceh Utara.”
"Ketiga, kami meminta Atensi dari presiden jokowi kepada Kementerian PUPR RI terhadap dua Proyek Strategis Nasional (PSN) Krueng pase dan waduk kereuto Aceh Utara."
"Keempat, kami menuntut kepada penuntutan PUPR RI agar menangkap mafia tanah yang menggagalkan pembangunan dan usut tuntas publikasi yang tidak menyelesaikan pembangunan Krueng Pasee."
Aris Munandar, menyatakan bahwa BEM FH Unimal akan selalu berkomitmen mengawal proses evaluasi yang akan dilakukan instansi pihak terkait dan lebih lanjut terhadap pembangunan bendungan irigasi krueng pasee dan waduk keureuto."